Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pertemuan dengan Plt. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
foto oleh: Virgo Equerdo
Jakarta, Diskominfo Bangka Barat – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pertemuan dengan Plt. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andi Yulianti Ramli.
Selain pertemuan dengan Andi Yulianti Ramli, audiensi juga dilakukan bersama perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Senin (26/2/2024), dengan pembahasan lanjutan tentang pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bangka Barat Sukirman memaparkan usulan penanganan akses jalan Air Limau-Tanjung Ular dalam rangka mendukung pengoperasian Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terletak di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok.
"Jalan ini sangat penting untuk akses ke Pelabuhan maupun kawasan industri di Tanjung Ular, mulai dari aspek ekonomi, aspek investasi, hingga UMKM. Selain itu, masyarakat juga berharap dengan akses jalan itu, karena ada perkebunan mereka di sana," ujar Sukirman.
"Sangat efisien andai jalan sepanjang 17,06 kilometer ini dapat dibangun. Jika dihitung untuk penuntasan akses jalan dan pembangunan 4 jembatan membutuhkan biaya sekitar 100 miliar rupiah lebih. Kami kesini berharap ada kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk akses jalan Tanjung Ular," tuturnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimanyu, mengatakan pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus segera membentuk Tanjung Ular sebagai kawasan industri.
"Tugas kita ialah segera mendorong kawasan industri ini terbentuk. Ketika kawasan industri terbentuk otomatis masuk ke dalam usulan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hal itu nantinya memudahkan segalanya, termasuk pembangunan akses jalan Tanjung Ular," ujar Abimanyu.
"Tugas kita selanjutnya menghubungi PT Timah untuk melakukan kerja sama dalam hal melakukan pengelolaan kawasan industri. Terkait ada opsi lain selain PT Timah, nanti itu masih perlu kita bicarakan secara internal," tambahnya.
Sementara, Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andi Yulianti Ramli menyampaikan pihaknya secara prinsip mendukung pengembangan Tanjung Ular.
"Kami sarankan kawasan industrinya dijadikan dulu, lalu kita bantu untuk diusulkan sebagai RPJMN atau Proyek Strategis Nasional. Tapi secara prinsipnya, kami dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong supaya itu bisa terjadi," kata Andi Yulianti Ramli.
