Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
foto oleh: Virgo Equerdo
Jakarta, Diskominfo Bangka
Barat – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pertemuan dengan Pelaksana
Tugas (Plt) Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andi Yulianti Ramli.
Selain pertemuan dengan Andi Yulianti Ramli, audiensi juga dilakukan bersama PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) dan juga dengan perwakilan Kementerian Perindustrian, selaku direktorat perwilayahan industri melalui zoom meeting.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat lantai 17 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Senin (06/05/2024), dengan pembahasan lanjutan tentang pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular.
Dalam kegiatan tersebut,
Bupati Bangka Barat Sukirman memaparkan usulan penanganan pengembangan Kawasan
Industri (KI) Tanjung Ular yang terletak di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok,
supaya bisa memberikan dampak kepada daerah terutama manfaat kepada masyarakat.
"Kawasan Tanjung Ular ini harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada daerah, ada kehidupan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sana, itu yang saya inginkan dampak dalam pembangunan belasan kilometer jalan menuju kawasan industri Tanjung Ular itu," ujar Sukirman.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Perwilayahan industri kementerian perindustrian Republik Indonesia RI, Niken Triwulandari mengatakan, untuk KI Tanjung Ular dalam evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ini masih banyak yang harus dilakukan supaya bisa menjadi usulan optimis ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Hasil dari evaluasi PSN dan evaluasi dari RPJPN periode sebelumnya dan evaluasi baru itu ada 77 kawasan industri yang diperangkingkan kira-kira mana yang optimis yang bisa diusulkan dan yang paling pesimis, namun sangat disayangkan kawasan industri Tanjung Ular masih di urutan paling bawah karena melihat dari pengelolaannya, masterplannya, tata ruangnya seperti apa, status lahannya, infrastrukturnya, aktivitasnya, sumber airnya, jaringan listriknya dan juga tenarnya itu dinilai masih merah semua," ungkap Niken.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangka Barat, Novaroly, mengatakan pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan menargetkan untuk membenahi poin-poin yang jadi permasalahan di KI Tanjung Ular.
"Kita akan melakukan pembenahan poin-poin yang merah seperti dikatakan beliau tadi, apa apa saja itu kita akan kejar seperti aliran listrik, pengadaan air bersih, dan pemasangan pipanisasi dari PDAM, dari situlah nanti kita akan ke Kemenperin memberi seluruh data yang akan kita serahkan seperti dokumen RPIK dan sebagainya," ujarnya.
"Terkait jalan, belum semuanya diaspal, jadi yang kita ajukan 17,06 kilometer itu lisensinya 13 kilometer. Insya Allah tahun ini juga selesai lisensi yang totalnya 17 kilometer yang dibantu juga PMD maka selesai untuk masalah jalan," tutup Novaroly.
