BANGKA BARAT ( Diskominfo ) -- Wakil Bupati Bangka Barat didampingi Ketua DPRD Bangka Barat bersama unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat mengikuti peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022 yang di gelar KementerianDalam Negeri secara virtual ruang OR 1 Senin, 25/4/22.
BANGKA BARAT ( Diskominfo ) -- Wakil Bupati Bangka Barat didampingi Ketua DPRD Bangka Barat bersama unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Barat mengikuti peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022 yang di gelar KementerianDalam Negeri secara virtual ruang OR 1 Senin, 25/4/22.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan dengan memperingati Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun, semangat otonomi daerah harus digalakkan untuk wujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak dengan rangka sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam keadaan sehat dan wal' afiat.
Dia juga berkata bahwa tujuan dengan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan semua urusan Pemerintahan sejatinya adalah untuk mencapai kemandirian fiskal agar dapat menggali potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memacu percepatan pemerataan pembangunan daerah.
"Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 daerah tingkat dua percontohan ditetapkan pada tanggal 21 April 1995. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah,” katanya.
"Dengan diterbitkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa beberapa daerah memiliki kewenangan di segala bidang kecuali Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan dan bidang fiskal lainnya. Apresiasi dan terima kasih yang setinggi tingginya disampaikan kepada otonomi daerah baru yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan fiskal nya untuk dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya agar tepat sasaran dan efektif,” sambungnya.
"Saya mengimbau agar daerah yang masih rendah PAD nya dapat melakukan terobosan dan inovasi terhadap nilai tambah tanpa melanggar norma hukum dan memberatkan rakyat. Tetap jaga Prokes dan galakkan vaksinasi, baik vaksin 1,2 dan 3. Saya harap Kepala Daerah bisa bekerja sama, agar pandemi menjadi endemi serta bisa menjaga stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi yang dapat memberatkan rakyat, "tutupnya.
Acara di hadiri Para Gubernur/Walikota/Bupati/Wakil Bupati Kabupaten/kota seluruh Indonesia beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Pejabat tinggi madya di seluruh Indonesia.
